Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta membenarkan ada 27 perusahaan di ibu kota yang mengajukan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015. Namun, pemberian penangguhan tidak akan dilakukan begitu saja. Bahkan, bagi perusahaan yang sudah sering mengajukan penangguhan maka tidak akan dikabulkan.

Kalau memang sering mengajukan penangguhan yah tidak akan kita kabulkan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Priyono mengatakan, sebagian besar yang mengajukan penangguhan bergerak di industri garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Utara. Tetapi tidak semua perusahaan akan mendapatkan penangguhan UMP, terutama bagi perusahaan dengan catatan merah atau sering mengajukan penangguhan sebelumnya.

Hal itu juga sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, beberapa waktu lalu terkait UMP. "Terkait pernyataan beliau, kita lihat nanti data dari Dewan Pengupahan. Kalau memang sering mengajukan penangguhan yah tidak akan kita kabulkan, pokoknya keputusan dalam waktu dekat ini," kata Priyono, saat dihubungi, Senin (5/1).

Dia menyebutkan Dewan Pengupahan akan mengecek langsung ke lapangan terkait dengan permintaan penangguhan tersebut. Nantinya Dewan Pengupahan akan mengeluarkan rekomendasi dari pengecekan yang dilakukan. "Kalau sudah ada laporan, kita sidangkan baru kita kasih keputusan," ujarnya.

Seperti diketahui ada 27 perusahan yang dimodali oleh Korea Selatan mengajukan penangguhan. Sebanyak 23 perusahaan berada di KBN, sementara sisanya tersebar di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

Prosedur pengajuan penangguhan UMP tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian ada Keputusan Menakertrans Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan UMP dan Pergub DKI Jakarta ‎Nomor 176 Tahun 2014.

Perusahaan yang mengajukan penangguhan UMP, harus melampirkan laporan keuangan selama dua tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik. Kemudian juga melampirkan laporan prospek bisnis perusahaan dua tahun ke depan dan berkas acara kesepakatan antara perusahaan dan serikat kerja.